Bisnis.com, JAKARTA — Upaya pemberantasan judi online menunjukkan hasil signifikan tercermin dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi terkait judi daring sepanjang semester I/2025 merosot tajam sebesar 72% secara year to date (YtD), atau 43% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Year-on-Year/YoY).
Sepanjang enam bulan pertama 2025, total transaksi judi online tercatat senilai Rp99,67 triliun. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, jumlahnya jauh lebih tinggi, mencerminkan besarnya perputaran dana ilegal yang sebelumnya berlangsung.
Direktur Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Firman Hidayat menilai transaksi yang turun secara drastis ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Dia menyebut pada 2024 tingginya aktivitas judi online bahkan sempat menekan pertumbuhan ekonomi hingga 0,3%.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa jumlah pemain judi online juga mengalami penurunan tajam. Per semester I/2025, jumlah pelaku judi online tercatat 3,1 juta orang, atau turun 68,32% secara tahunan.
"Mayoritas pelaku judi daring berasal dari kalangan berpendapatan rendah. Sekitar 80% pemain berasal dari kelompok masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan," katanya dalam acara Strategi Nasional Memerangi Kejahatan Finansial di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Ivan menambahkan bahwa kelompok usia produktif menjadi penyumbang terbesar dalam aktivitas judi online. Sekitar 55% pemain berusia antara 30 hingga 50 tahun, sementara kelompok usia 21 sampai dengan 30 tahun menyumbang 37,4%.
Baca Juga
Lebih mencengangkan lagi, bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp1 juta per bulan, sekitar 73% pendapatannya dihabiskan untuk berjudi.
Sementara itu, kelompok berpenghasilan Rp1 juta hingga Rp20 juta per bulan pun tercatat tetap mengalokasikan lebih dari 40% pendapatannya untuk aktivitas yang sama.
Adapun, langkah PPATK ini juga seiring dengan upaya pemblokiran rekening dormant yang sempat dilakukan. Namun demikian, PPATK sudah membuka blokir rekening nasabah yang memang tidak terkait dengan penyalahgunaan rekening, untuk penipuan maupun judi online.
Data terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta bank di Tanah Air untuk memblokir sekitar 25.912 rekening yang terindikasi terlibat dalam judi online.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberantas perjudian daring. Pasalnya, hal ini dinilai berdampak negatif terhadap perekonomian dan sektor keuangan.
“OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih 25.912 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital,” kata Dian dalam Konferensi Pers RDK, mengutip Youtube OJK, Senin (4/8/2025).
