Bisnis.com, MEDAN - Jajaran direksi PT Bank Sumut hingga kini dinilai masih belum ideal karena beberapa kursi masih kosong sejak ditinggal Direktur Utama Gus Irawan Pasaribu sejak Juni 2013.
Pemilihan calon pemimpin bank ini terkesan alot dan panjang sehingga membuat gerah masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (LEMPAR).
LEMPAR melakukan unjuk rasa di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IX Sumut & Aceh mendesak BI agar membatalkan calon direksi Bank Sumut yang diajukan Pemegang Saham Pengendali (PSP) karena dinilai tidak menenuhi syarat Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan surat edaran BI.
Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai PSP Bank Sumut juga diminta untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan mengajukan calon direksi yang tidak memenuhi persyaratan.
"Perjalanan untuk menetapkan jajaran direksi Bank Sumut sampai hari ini belum juga menghasilkan pimpinan definitif, dengan liku-liku yang sangat panjang dan diduga terkesan dipaksakan, syarat kepentingan, dan ingin melanggar PBI," ujar Khairul Fahmi, koordinator aksi, Senin (16/12/2013).
Sebelumnya beberapa nama sudah diajukan ke pihak BI namun kemudian ditolak karena calon-calon yang diajukan tidak memenuhi persyaratan yang distandarkan BI.
Khairul menyerahkan bukti-bukti ketidaklayakan calon direksi Bank Sumut yang diajukan PSP kepada pihak BI yang diterima Humas BI Yety Saragih.
"Dalam aksi ini kami menyerahkan kepada BI bukti-bukti terkait calon direksi Bank Sumut yang tidak memenuhi persyaratan. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan bagi BI dalam memutuskan calon direksi Bank Sumut," katanya.
Sementara itu, pihak BI yang diwakili Yety Saragih mengatakan, pihaknya menerima laporan yang disampaikan LEMPAR dan segera diserahkan ke pimpinan. "Kami menerima laporan ini dan akan menyampaikan ke pimpinan," ujarnya.
Dalam perjalanan pemilihan pimpinan Bank Sumut, dimulai dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Juni 2012, diangkat Rizal Pahlevi sebagai Plt Dirut merangkap Komisaris Independen, Rudi Dogar Harahap (Direktur Umum), dan Zenilhar (Direktur Syariah) kemudian mengundurkan diri.
Penetapan tersebut ditolak oleh BI karena tanpa melalui Fit and Proper Test, dan mengembalikan kepemimpinan Bank Sumut kepada pejabat sebelumnya.
Pada November 2012, lanjut Fahmi, PSP kembali mengajukan lima orang calon direksi yaitu Rudi Dogar Harahap (calon Dirut), Syahril Ritonga (calon Direktur Umum dan Operasional), Syarifuddin (calon Direktur Bisnis dan Syariah), Ester Junita Ginting (calon Direktur Pemasaran), dan Agung Santoso (calon Direktur Kepatuhan).
Dari pengajuan tersebut, hanya Ester yang lulus fit and proper test dan masih bertugas hingga sekarang.
Pada Oktober 2013, PSP kembali mengajukan Yulianto Maris mantan Pimpinan BI Batam sebagai calon Direktur Kepatuhan dan Edie Rizliyanto dari Syariah Mandiri Jakarta sebagai calon Direktur Bisnis untuk mengikuti fit and proper test, namun hasilnya sampai saat ini belum ada informasinya.
"Diduga tidak lulus fit and proper test, karena tidak memenuhi persyaratan Peraturan Bank Indonesia," ujarnya.
Pada 10 Desember 2013, diadakan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN), beredar informasi diduga PSP mengajukan Abdi Santoso, Freddy Hutabarat, Rudi Dogar Harahap. Ketiga nama tersebut dinilai tidak memenuhi syarat PBI.
"Kami meminta BI dalam uji kemampuan dan kepatutan calon direksi Bank Sumut wajib berlandaskan PBI dan Surat Edaran BI tanggal 21 Maret 2011. BI dikatakannya harus membatalkan Abdi Santoso, Fredi Hutabarat, dan Rudy Dogar Harahap karena calon direksi dan komisaris tersebut tidak memenuhi syarat berdasarkan PBI dan SE BI," ujar Fahmi.
Mereka juga meminta Komisi C DPRD Sumut untuk mengawasi pengajuan calon direksi Bank Sumut sehingga memenuhi persyaratan dan bebas dari intervensi dan tidak syarat kepentingan. Mereka juga meminta KRN Bank Sumut untuk merekomendasi calon direksi yang memenuhi syarat.
