Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR menolak pengajuan rapat konsultasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan mengenai penanganan Bank Mutiara yang diduga mengalami penurunan rasio kecukupan modal atau CAR di bawah 8%.
LPS diketahui melayangkan surat bertanggal 13 Desember 2013 yang isinya memohon rapat konsultasi. Namun, surat itu tidak secara spesifik menyebutkan kondisi Bank Mutiara dan bagaimana penanganannya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar beralasan komisinya tidak memiliki wadah untuk rapat konsultasi, tetapi hanya rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia atau pemerintah.
Dengan demikian, berdasarkan rapat internal Komisi XI Rabu (18/12) siang, komisi yang membidangi keuangan negara itu menyarankan agar LPS menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR.
“Kami serahkan kepada pimpinan DPR supaya LPS konsultasi dengan pimpinan DPR. Komisi XI memandang kami tidak memiliki forum konsultasi dengan LPS. Yang ada itu rapat kerja atau rapat dengar pendapat,” katanya, Kamis (19/12).
Harry menegaskan komisi XI hanya ingin mengikuti prosedur, bukan menghindari kemungkinan dipersalahkan apabila rekomendasinya dianggap kurang tepat di kemudian hari.
Namun, lanjutnya, Komisi XI siap jika diperintahkan oleh pimpinan DPR untuk ikut menyelesaikan masalah Bank Mutiara meskipun Jumat (20/12) mulai memasuki masa reses.
Kendati surat LPS tidak merinci lebih lanjut penanganan Bank Mutiara, Harry mendapat informasi dari sumber terpercaya bahwa bank hasil penyelamatan Bank Century harus mendapat suntikan modal (bailout) Rp1,5 triliun untuk menaikkan capital adequacy ratio (CAR) yang kini tinggal 4%-5% menjadi 14%. Permintaan kepada LPS itu atas perintah Bank Indonesia.
Sementara itu, Menteri Keuangan M.Chatib Basri enggan mengungkapkan apakah ada permintaan agar APBN mengucurkan dana talangan. “Belum ada (pembicaraan) apa-apa. Saya tidak tahu mengenai itu,” ujarnya.
