Bisnis.com, JAKARTA—PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mendapat fasilitas pinjaman sebesar 160 euro atau setara dengan Rp2,6 triliun dari PT Standard Chartered Bank Indonesia.
Dalam agenda yang diterima Bisnis, penandatanganan perjanjian kerja sama (memorandum of understanding/MoU) antara kedua perseroan akan dilakukan Rabu (22/1/2014), pukul 13.30 WIB.
Perjanjian kerja sama itu akan ditandatangani oleh Direktur Utama Pln Nur Pamudji dan CEO Standard Chartered Bank Indonesia Tom Aaker.
Rencananya, pinjaman yang didapat itu akan digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Nanggroe Aceh Darussalam dan Kalimantan Tengah.
Menurut sumber, fasilitas pinjaman itu tidak menggunakan jaminan dari pemerintah.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Nur Pamudji menuturkan perseroan mencari pembiayaan eksternal sekitar Rp51,2 triliun untuk mendanai belanja modal (capital expenditure/capex) senilai Rp57,5 triliun tahun ini.
Belanja modal itu dipastikan akan dibiayai anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) 2014 sebesar Rp5,8 triliun dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) senilai Rp500 miliar.
“Sisanya harus dicari dari dana eksternal. Kami tidak membuat prediksi cara apa yang akan dipakai untuk menutupi kekurangan itu,” ujarnya belum lama ini.
Menurutnya, salah satu sumber pendanaan yang bisa direalisasikan tahun ini adalah penerbitan surat utang (obligasi) dan suku ijarah. Apalagi, perseroan masih memiliki kesempatan dari skema penawaran umum berkelanjutan (PUB) sebesar Rp12 triliun yang efektif sejak pertengahan tahun lalu.
BUMN kelistrikan itu baru merilis surat utang Rp2,67 triliun sepanjang 2013 melalui penerbitan obligasi senilai Rp2,12 triliun dan sukuk ijarah sebesar Rp550 miliar yang diterbitkan dua kali pada pertengahan dan akhir tahun lalu.
Dengan demikian, perseroan masih memiliki kans untuk menerbitkan surat utang sebesar Rp9,33 triliun untuk mendukung pembiayaan tahun ini.
