Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Tengah yang juga calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengungkapkan cerita kelamnya terkait dengan kejahatan oknum bank daerah yang merampok dana nasabah.
Dia mengatakan pemerintah daerah yang menjadi pemilik saham bank pembangunan daerah (BPD) ataupun bank perkreditan rakyat (BPR) milik daerah menghadapi berbagai dinamika pengelolaan. Berbeda dengan bank-bank swasta, bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu menghadapi tekanan serta ruang gerak manajerial yang tidak lincah.
"Jadinya terkadang geraknya gitu-gitu saja. Asal tiap tahun untung, tidak apa-apa," katanya dalam acara Top BUMD Forum pada Kamis (11/5/2023).
Dia mengatakan bank daerah itu pun terkadang menghadapi berbagai sisi gelap. "Ada kasus bank yang dirampok oleh direksinya lalu kemudian collapse," ujarnya.
"Saya didemo, ada masyarakat yang tujuh tahun belum beres dananya," tambahnya.
Kejadian itu menurutnya menimpa BPR BKK, perusahaan daerah yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. "Ini sudah terstruktur, sistematis, dan masif. Semua kebagian," kata Ganjar.
Baca Juga
Berkaca pada dinamika kelam itu, dia pun menerapkan penjaringan yang ketat dalam memilih direksi di bank-bank daerah. Ganjar bercerita saat dirinya melakukan interview terhadap jajaran BPR milik daerah.
Dia sengaja bertanya dan meminta kepada calon direksi menjelaskan tiga modus operandi aksi rampok dana nasabah yang tidak kelihatan. Dari hasil interview itu dia mengetahui sejumlah modus.
Salah satu modus misalnya kredit topengan. "[Nilai] Kredit ini ditambahi sama dia [pelaku perampokan], kemudian sebagian dana penyaluran kredit diambil," ujar politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Ada juga modus setoran dari nasabah yang tidak dimasukan ke kas, tetapi diambil sendiri oleh oknum. Selain itu, pengambil alihan PIN rekening.
Adapun, sejumlah aksi kejahatan yang terjadi juga dikarenakan tekanan dari aktor-aktor, seperti kepala daerah, kepala dinas, hingga DPRD.
