Bisnis.com, JAKARTA - Pertarungan bank syariah memasuki babak baru, setelah didominasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sejak awal 2021, para pesaing baru bermunculan.
Terbaru, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) mengumumkan langkah strategis untuk mendirikan entitas baru PT Bank CIMB Niaga Syariah. Dengan ekuitas Rp67,7 triliun, perusahaan ini akan disatukan dalam skema kelompok usaha bank (KUB) dengan induknya.
"Sinergi antara Perseroan dan CIMB Syariah diyakini akan mendukung perkembangan bisnis, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis dan modal CIMB Syariah," dikutip dari prospektus, Selasa (29/4/2025).
Perseroan menjelaskan, pemisahan ini sekaligus melihat tren pertumbuhan aset, pembiayaan yang disalurkan, dana pihak ketiga yang terus meningkat.
CIMB Niaga Syariah mencatat hingga Desember 2024, total aset perbankan syariah telah mencapai Rp980,3 triliun atau tumbuh 9,9% year over year (YoY). Bisnis ini juga mencatat angka pertumbuhan rata-rata tahunan (Compound Annual Growth Rate/CAGR) yang tetap terjaga positif bahkan pada masa pandemi.
"CAGR perbankan syariah sepanjang periode 2017-2024 dari sisi aset yaitu 12,3%, sementara CAGR pembiayaan sebesar 11,9% dan CAGR Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 11,9%," tulis manajemen.
Baca Juga
Pertumbuhan ini juga mencerminkan masih besarnya potensi yang dimiliki. Pasalnya, Indonesia memiliki penduduk muslim sangat besar, yaitu mencapai lebih kurang 158 juta orang. Potensi ini mendorong berkembangnya usaha yang berlandaskan prinsip syariah dalam berbagai sektor, antara lain makanan dan minuman, fashion, travel, pendidikan, kesehatan, keuangan, dan perbankan.
CIMB Niaga Syariah yang berbekal bisnis UUS BNGA sendiri merasakan langsung besarnya potensi bisnis ini. Terlihat sepanjang 2017-2024 bisnis perusahaan terus meningkat dengan CAGR untuk aset yang dipublikasikan bank yaitu 16,2%, pembiayaan sebesar 20,1%, dan DPK sebesar 15,5%.
"Kontribusi UUS terhadap Perseroan juga terus meningkat, antara lain untuk aset dari 8,9% pada tahun 2017 menjadi 19,3% pada tahun 2024," tulis perusahaan.
Demikian juga pada pembiayaan untuk porsi UUS semula 9,0% pada tahun 2017 menjadi 27,6% pada tahun 2024, dan DPK semula 10,5% pada tahun 2017 menjadi 20,9% pada tahun 2024.
Harapan OJK atas CIMB Niaga Syariah
Meski memiliki rencana besar dengan pemisahan, OJK mengungkap akan mengkaji lebih dalam bank syariah baru yang akan operasional pada 2026 mendatang itu.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, mengatakan pihaknya berharap spin off ini membawa dampak yang lebih besar bagi industri perbankan syariah.
Dian mengatakan pihaknya akan berbincang dengan pihak CIMB Niaga mengenai arah bisnis syariah yang lebih besar. "Kami ingin skalanya yang lebih besar, jadi kami [akan] lihat apakah mau akuisisi [bank syariah] yang lain,” kata Dian kepada Bisnis, Senin (28/4/2025).
Sementara itu, Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat, menyebut aksi merger dengan perusahaan bank syariah lain bisa jadi pertimbangan dan perlu untuk dilakukan. Sehingga Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak mendominasi sebagai bank syariah terbesar.
Ini juga sejalan dengan imbauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berpandangan pentingnya konsolidasi di perbankan syariah. Emir bilang akan sulit hal tersebut terjadi. Sebab, itu tak bisa disamakan dengan BSI yang dulunya merupakan bank-bank syariah milik pemerintah.
“CIMB Niaga itu kan punya swasta, sehingga sulit jika misalnya mereka gabung dengan unit usaha syariah bank swasta lain yang dimiliki berbeda negara,” ujar Emir kepada Bisnis, Senin (28/4/2025).
Misalnya seperti Bank Permata memiliki produk syariah namun dimiliki Thailand. Lalu Bank Danamon yang juga memiliki unit syariah tetapi dimiliki Jepang.
Sehingga spin off CIMB Niaga dinilai oleh Emir hanya menunaikan kewajiban dahulu sebab asetnya sudah melewati batas Rp50 triliun.
Adapun BNGA mengumumkan kejelasan rencana pemisahan UUS perusahaan dengan membentuk badan hukum baru, yakni Bank CIMB Niaga Syariah. Rencana ini akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 26 Juni 2025 mendatang.
