Bisnis.com, JAKARTA – Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024–2028 menargetkan pertumbuhan tingkat literasi dan inklusi dana pensiun masing‑masing sebesar 5 % tiap tahun mulai 2028. Melihat tren tahun ke tahun, target tersebut terlihat masih cukup berat dicapai.
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan literasi keuangan sektor dana pensiun meningkat tipis dari 27,55 % menjadi 27,79 %. Namun, indeks inklusi dana pensiun justru turun dari 5,62 % menjadi 5,37 %.
Budi Sutrisno, Direktur Utama Dapen BCA menjelaskan terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi untuk mencapai target pertumbuhan tersebut.
“Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dana pensiun masih tergolong rendah, terutama di kalangan pekerja muda dan sektor informal. Infrastruktur digital yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa, juga menjadi kendala dalam menjangkau masyarakat secara luas. Selain itu, pendanaan untuk kampanye dan edukasi masih terbatas, baik di tingkat otoritas maupun lembaga pengelola,” kata Budi kepada Bisnis, Senin (5/5/2025).
Di sisi regulasi, lanjutnya, insentif bagi individu untuk ikut secara sukarela dalam program pensiun belum cukup kuat. Terakhir, ada tantangan berupa preferensi masyarakat yang cenderung memilih produk keuangan jangka pendek yang dianggap lebih likuid dan fleksibel, sehingga dana pensiun belum menjadi pilihan utama dalam perencanaan keuangan mereka.
Budi menambahkan, untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun terdapat beberapa strategi. Salah satunya adalah kampanye edukasi yang lebih terfokus, khususnya kepada segmen pekerja informal, pelaku UMKM, dan generasi muda yang selama ini belum banyak terjangkau.
Baca Juga
Selain itu, kemitraan dengan platform digital seperti e‑commerce, layanan transportasi daring, atau aplikasi keuangan dapat menjadi cara efektif memperkenalkan dana pensiun sebagai pilihan perencanaan keuangan jangka panjang.
Menurutnya, proses pendaftaran dan simulasi manfaat melalui aplikasi mobile atau kanal online juga perlu disederhanakan untuk mempermudah akses.
Dari sisi regulator, Budi menilai pemerintah dapat berperan dengan memberikan insentif fiskal atau subsidi iuran awal guna mendorong partisipasi, terutama pada program yang dikelola oleh DPLK.
“Di sisi lain, pelatihan dan sosialisasi kepada pemberi kerja juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih aktif mendaftarkan karyawannya melalui DPPK atau mengarahkan ke DPLK,” pungkasnya.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi dana pensiun memang meningkat dari tahun ke tahun. Namun, inklusi dana pensiun tercatat selalu fluktuatif. Literasi dana pensiun pada 2016, 2019, dan 2022 berturut‑turut adalah 10,9 %, 14,1 %, dan 30,5 %. Sementara itu, inklusi dana pensiun pada periode tersebut masing‑masing adalah 4,7 %, 6,2 %, dan turun menjadi 5,4 %.
