Bisnis.com, PADANG - Sejumlah Bank Pembangunan Daerah tengah menyiapkan infrastruktur pendukung untuk menjalankan program Lakupandai (branchless banking) sebagaimana disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan.
Direktur Umum Bank Nagari (PT BPD Sumatra Barat) Amrel Amir mengatakan perseroan tengah meningkatkan infrastruktur jaringan teknologi untuk mendukung ketentuan yang disyaratkan otoritas.
"Tahun ini prioritas kami adalah meningkatkan infrastruktur IT, dan infrastruktur pendukung lainnya," kata Direktur Umum Bank Nagari Amrel Amir.
Dia menargetkan tahun ini seluruh infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan aturan tersebut sudah siap, sehingga akhir tahun atau awal tahun depan perseroan sudah mampu menyediakan produk yang disyaratkan sesuai aturan OJK.
Bank Nagari, kata Indra Wediana, Direktur Pemasaran dan Syariah bank tersebut menyebutkan akan mengikuti program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Lakupandai) sesuai peraturan OJK No.19/POJK.03/2014.
Namun perseroan masih mematangkan persiapan dan meningkatkan infrastruktur penunjang sebelum ikut menjalankan program itu.
Menurutnya, secara umum perseroan sudah siap dengan ketentuan produk yang disyaratkan OJK, tinggal meningkatkan kesiapan infrastruktur penunjang.
"Produk tabungan, kredit mikro tidak jadi soal. Bahkan untuk asuransi kami sudah kerjasama produk dengan beberapa perusahaan asuransi, termasuk yang dikeluarkan adalah asuransi gempa," katanya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Lampung Mangkoe Sasmito menargetkan bank tersebut sudah bisa menjalankan program Lakupandai akhir tahun ini, atau setidaknya di awal tahun depan, agar terlibat menyalurkan produk bank kepada masyarakat seperti bank umum lainnya.
"Kami targetkan akhir tahun sudah bisa ikut program itu. Sekarang fokusnya meningkatkan infrastruktur dulu, jaringan IT-nya diperbaiki," ujarnya.
Dia mengatakan untuk bank kategori BUKU I dan II diizinkan mengikuti program tersebut asalkan infrastruktur teknologi yang dimiliki bank memadai.
Bank Lampung, meski masih kategori BUKU I tetap bisa mengikuti dengan syarat infrastruktur penunjang sudah lengkap.
Perseroan, katanya, berkomitmen meningkatkan jaringan IT yang sudah masuk dalam rencana bisnis bank (RBB) 2015. Sedangkan untuk keagenan, Bank Lampung akan merekrut agen yang berasal dari kelompok usaha dan koperasi, bukan agen individu.
"Kami tidak rekrut agen individu. Konsepnya untuk agen adalah yang berasal dari badan usaha, sehingga meminimalisir resiko juga," katanya.
Rahmat Abdul Haris, Direktur Utama Bank Sulteng mengungkapkan untuk menjalankan program Lakupandai, perseroan masih melakukan kajian kesiapan serta mempelajari ketentuan dalam aturan tersebut.
Apalagi, Bank Sulteng masih dalam proses pembenahan infrastruktur, sehingga diperlukan waktu lama untuk menyiapkan diri.
Namun, dia menjamin secara bertahap bank milik pemda provinsi, pemda kabupaten dan kota di Sulteng serta saham swasta itu akan mengikuti aturan tersebut.
"Kami sudah rencanakan dengan OJK untuk sosialisasi ke masyarakat tentang literasi keuangan. Fokus kami sosialisasi dulu," sebutnya.
Menurutnya, untuk saat ini perekrutan agen dinilai masih berisiko,apalagi infrastruktur IT belum memadai untuk bersaing dengan bank besar.
Untuk jangka pendek, kata Rahmat, Bank Sulteng memiliki mengoptimalkan kinerja kas keliling untuk menjangkau nasabah di pelosok daerah.
"Pelan-pelan dulu, kami fokuskan sosialisasi. Karena setiap daerah kan kondisinya tidak sama," kata Rahmat.
Akhir tahun lalu, OJK mengeluarkan peraturan OJK No.19/POJK.03/2014 tentang Lakupandai.
Dalam beleid itu diatur bank harus menyiapkan tiga produk berupa tabungan, kredit mikro dan asuransi mikro untuk meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat.
