Bisnis.com, JAKARTA -- Deretan delapan bangku berkapasitas empat orang di loby Rumah Sakit Hermina Depok, pagi itu, Rabu (23/9/2015) dipenuhi calon pasien. Padahal jarum jam belum menunjukan pukul delapan. Tak hanya duduk, ada pula pengunjung yang berdiri. Antrian ini merupakan pasien rawat jalan yang menggunakan asuransi yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Tiap hari selalu ramai. Pengunjung sudah mulai datang sejak pukul tujuh bahkan ada yang lebih pagi untuk mendapatkan nomor antrian," kata Erick Charly, petugas yang membagikan nomor antrian di RS Hermina, Depok, Rabu (23/9/2015).
Meski antrian dimulai pagi, Erick mengatakan rumah sakit tetap menerima pasien yang datang hingga pukul 20.00 WIB. Antrian diberlakukan untuk mengantisipasi penumpukan dan waktu menunggu yang lama. Pelayanan rawat jalan ini diberikan dari Senin hingga Jumat. Sedangkan Sabtu dan Minggu hanya untuk kejadian darurat.
Ichsan Hanafi, Koordinator BPJS Rumah Sakit Hermina Group mengatakan alokasi pasien yang menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan mencapai 30% dari kapasitas jaringan rumah sakitnya. Saat ini Hermina Group memiliki 26 Rumah Sakit yang tersebar di berbagai provinsi. Bahkan, Ichsan yang juga Direktur Utama Hermina Daan Mogot ini menuturkan di tempat yang ia kelola 35% kapasitas rawat inap dialokasikan untuk pasien BPJS.
Ketika baru bergabung dengan BPJS pada 2014 lalu, dia melanjutkan, tak semua dokter di lingkungan Hermina Group mendukung program. Banyak yang khawatir pendapatan mereka turun. Ditambah lagi penerapan Indonesia Case Base Groups (Ina CBGs) sebagai dasar pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan membuat margin share rumah sakit menurun. Namun, setelah melewati serangkaian diskusi akhirnya seluruh dokter dan pegawai RS Hermina mendukung keputusan manajemen bergabung sebagai mitra BPJS.
"Pendapatan kami naik 30% [setelah bergabung dengan BPJS]. Penurunan margin share terkompensasi dengan peningkatan jumlah pasien yang berobat, " kata Ichsan.
Tak hanya pengelola rumah sakit yang merasakan dampak positif penerapan BPJS. Para dokter juga merasakan hal sama. Muhammad Sofyan, Pimpinan Puskesmas Sudiang Kota Makassar menuturkan era BPJS membuat pendapatan dirinya sebagai dokter menjadi meningkat. Karena itu dokter tak perlu takut untuk menerima pasien BPJS.
Sofyan mengatakan kala bekerjasama dengan PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes) nilai kapitasi yang diterima hanya Rp2.000. Dari jumlah ini masih dikurangi dengan pembelian obat, honor petugas paramedik hingga pajak daerah sehingga jasa medik yang diterima sangat rendah.
"Sekarang [era BPJS] sangat terasa peningkatan pendapatannya. Kapitasi kami dengan tiga dokter Rp6.000 dengan layanan menjangkau 20.500 orang," katanya.
Fachmi Idris, Direktur Utama BPJS Kesehatan mengakui saat ini memang belum seluruh rumah sakit swasta berkerjasama dengan BPJS Kesehatan. Meski belum bekerjasama, kata Fachmi, semua rumah sakit tersebut mau menerima peserta BPJS Kesehatan dalam keadaan darurat. Fachmi meyakini kedepan rumah sakit yang ada akan dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sehingga jumlah antrian pasien dapat berkurang seiring bertambahnya kapasitas layanan.
Tercatat hingga 11 September 2015 jumlah fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS mencapai 1.713 rumah sakit, 4.393 dokter perorangan, 90 klinik utama, 8 rumah sakit tipe D, 1.109 dokter gigi, 3.020 klinik pratama, 9.799 puskesmas, 719 klinik TNI, 571 klinik Polri, 1.793 apotek, serta 882 optik.
BERBENAH
Sementara, Ichsan yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia ini menuturkan untuk memperoleh hasil maksimal pengelola rumah sakit harus bisa bekerja secara efektif.
"Untuk itu perlu clinical patway sebagai panduan. Apalagi nanti 2019 seluruh penduduk akan menggunakan BPJS," katanya.
Clinical Pathway merupakan alur pelayanan pasien yang spesifik dan terintegrasi yang mencakup pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan farmasi serta layanan lainnya mulai dari pasien masuk sampai pulang. Dengan alur itu rumah sakit dapat memperkirakan prediksi lama hari dirawat dan biaya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
Selain itu, untuk memperluas layanan pemerintah juga harus terus mendorong lebih dari 800 rumah sakit swasta yang belum bergabung segera menjadi mitra BPJS. Pemerintah juga perlu mencari solusi yang tepat mengatasi kendala obat sesuai formulasi nasional. Salah satu kendala adalah sulitnya pihak swasta mengakses sistem e-Catalog milik pemerintah yang menyediakan obat dengan harga lebih murah.
"Akibatnya [biaya pembelian obat oleh RS Swasta] tidak semurah melalui e-Catalog," katanya.
Dia juga berharap pemerintah bisa memberi insentif pada rumah sakit swasta yang melayani pasien BPJS. Insentif itu bisa berupa pemotongan pajak ketika mendatangkan alat kesehatan ataupun mensuport industri dalam negeri untuk memproduksi alat kesehatan yang bermutu dengan harga terjangkau.
Fajriadinur, Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan berharap partisipasi rumah sakit swasta semakin bertambah. Dia memastikan rumah sakit tak akan dirugikan dengan menerapkan BPJS selama menerapkan kendali mutu dan kendali biaya yang telah ditetapkan. Dia meyakini sistem ini akan menciptakan efisiensi dalam sistem pengobataan nasional.
