Bisnis.com, JAKARTA – Lini usaha asuransi marine cargo di Indonesia disebut punya peluang besar untuk tumbuh. Hal ini tak lepas dari kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan.
Irvan Rahardjo, pengamat asuransi dari Komunitas Penulis Asuransi (Kupasi) menilai prospek lini usaha asuransi marine cargo di Indonesia sangat tergantung pada volume perdagangan antarpulau.
"Prospek lini usaha asuransi marine cargo antarpulau tergantung pada volume perdagangan antarpulau, terutama dari Jawa ke luar Jawa untuk barang-barang jadi, dan dari luar Jawa ke pulau-pulau lainnya untuk barang-barang mentah," kata Irvan kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).
Meski begitu, kontribusi lini usaha marine cargo di industri asuransi umum masih minor. Setidaknya hal itu tercermin dalam data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dalam 2 tahun terakhir.
Dari total premi yang dicatat asuransi umum sebesar Rp112,86 triliun pada 2024, lini usaha marine cargo berkontribusi sebesar 5% dengan nilai premi Rp5,30 triliun. Persentase tersebut tidak berubah dibanding periode sebelumnya, di mana sepanjang 2023 premi dari lini usaha marine cargo juga berkontribusi 5% (Rp5,08 triliun) dari total premi asuransi umum sebesar Rp103,86 triliun.
"Stimulus yang bisa dipakai untuk mengereknya adalah dengan mewajibkan asuransi marine cargo bagi angkutan antarpulau. Sekarang belum diwajibkan oleh OJK," terangnya.
Baca Juga
Irvan melihat, saat ini pendapatan premi asuransi marine cargo mayoritas berasal dari perdagangan domestik antarpulau, bukan perdagangan lintas negara. Dengan begitu, kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) yang bisa berdampak pada kinerja ekspor Indonesia ke AS, menurutnya, tidak signifikan terhadap asuransi marine cargo.
Alasan lain, dia mencatat bahwa selama ini aktivitas ekspor Indonesia ke AS dilaksanakan dengan syarat pengangkutan free on board (FOB), yang artinya jaminan asuransi dan biaya pengapalan (freight) tidak ditanggung oleh eksportir di Indonesia, melainkan oleh pihak importir di AS. Karena itu, asuransi di Indonesia tidak membukukan bisnis marine cargo ekspor yang signifikan.
Meski begitu, kebijakan tarif AS tetap akan berdampak pada lini usaha asuransi marine cargo, khususnya bagi asuransi yang memberi proteksi pada kegiatan ekspor dengan skema Cost, Insurance, and Freight (CIF), di mana dalam skema ini asuransi diurus oleh pihak eksportir. Dampaknya, menurutnya, bisa berupa penurunan premi yang dicatat dari lini usaha marine cargo.
"Strategi menghadapi ini adalah Indonesia harus mencari pasar baru produk ekspor di luar AS yang lebih kompetitif dengan tarif yang rendah, sehingga pengusaha eksportir kita bisa mensyaratkan asuransi ditanggung di Indonesia, khususnya bagi asuransi yang mempunyai jaringan di negara-negara tujuan ekspor di luar AS," jelasnya.
Selain itu, strategi lainnya menurut Irvan adalah dengan memperbesar volume impor Indonesia dari AS. "Seperti yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, antara lain kedelai, gandum, dan komoditas lain, dengan mempersyaratkan asuransi ditutup di Indonesia dengan kondisi pengangkutan CIF," ujarnya.
Terakhir, Irvan melihat peran dukungan regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Perdagangan, juga dibutuhkan untuk mendorong penetrasi asuransi marine cargo di tengah situasi saat ini.
"OJK harus menginisiasi kerja sama dengan Kementerian Perdagangan agar setiap transaksi impor dari luar negeri diasuransikan di Indonesia," pungkasnya.
